Puan Maharani Bantah Isu Kenaikan Gaji DPR, Sebut Hanya Kompensasi Rumah

Ketua DPR RI, Puan Maharani, menegaskan bahwa tidak ada kenaikan gaji bagi anggota DPR seperti yang ramai diberitakan belakangan ini. Menurutnya, yang diberikan hanyalah kompensasi berupa uang rumah sebagai pengganti rumah jabatan yang sudah dikembalikan kepada pemerintah.

“Enggak ada kenaikan, hanya kompensasi rumah. DPR sekarang tidak lagi mendapatkan rumah jabatan, jadi diganti dengan uang rumah,” kata Puan di Istana Negara, Jakarta, Minggu (17/8/2025).

Puan juga menambahkan bahwa rumah dinas yang sebelumnya disediakan untuk anggota DPR kini sudah tidak berlaku lagi. “Rumah dinasnya sudah dikembalikan ke pemerintah, jadi kompensasi itu diberikan sebagai gantinya,” jelasnya.

Isu Kenaikan Gaji DPR Viral di Media Sosial

Beberapa hari terakhir, jagat maya diramaikan dengan isu kenaikan gaji DPR. Isu ini mencuat setelah beredar konten di media sosial, salah satunya dari akun TikTok @tahwa*, yang menyebut bahwa gaji anggota DPR mencapai Rp3 juta per hari atau sekitar Rp90 juta per bulan.

Unggahan tersebut kemudian menjadi viral, bahkan ditonton lebih dari 280.000 kali. Tidak hanya di TikTok, klaim serupa juga menyebar lewat akun Instagram @pandemic, yang menyebutkan informasi tersebut berasal dari pernyataan anggota Komisi I DPR, TB Hasanuddin.

Gaji DPR Bisa Tembus Rp100 Juta Lebih

Dalam pernyataannya, TB Hasanuddin memang membenarkan bahwa take home pay atau penghasilan bersih anggota DPR saat ini bisa menyentuh angka lebih dari Rp100 juta per bulan. Namun, ia menegaskan jumlah itu bukanlah kenaikan gaji, melainkan penyesuaian karena anggota DPR sudah tidak lagi mendapat fasilitas rumah dinas.

Dengan kata lain, tunjangan rumah yang kini diberikan kepada anggota DPR otomatis meningkatkan nominal penghasilan bulanan mereka dibanding periode sebelumnya.

Kesimpulan

Pernyataan Puan Maharani memperjelas bahwa isu kenaikan gaji DPR yang viral di media sosial tidak sepenuhnya tepat. Anggota DPR tidak menerima kenaikan gaji pokok, melainkan mendapatkan kompensasi tunjangan rumah setelah rumah dinas dikembalikan ke pemerintah.

Meski demikian, fakta bahwa penghasilan bersih anggota DPR bisa menembus Rp100 juta lebih per bulan tetap menjadi sorotan publik, terutama di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang masih sulit.

Ditulis Oleh: Ust Azzam